CLOUD SERVICES SECURITY SERVICES DATACENTER SERVICES
  • Colocation
  • Microfinance on Datacomm Cloud

    Solusi Core Digital Terpadu untuk Lembaga Keuangan Mikro

    Contact Us  Download Datasheet 

    Dengan memanfaatkan Solusi Core Digital Terpadu, para pelaku Lembaga Keuangan Mikro dapat menerapkan otomatisasi secara maksimal dan fokus, mengembangkan dan mengakselerasikan bisnis mereka tanpa harus dibebani oleh mahalnya belanja investasi atau Capital Expediture untuk membeli perangkat TI, juga kesulitan dalam merekrut SDM yang memiliki kemampuan TI yang terlatih, atau tingginya biaya untuk menambah jaringan kantor cabang.

    Solusi Core Digital Terpadu untuk Lembaga Keuangan Mikro

    Solusi digital untuk Lembaga Keuangan Mikro (BPR,BPRS, KSP, KSPS dan TekFin (Teknolofi Finansia) ) yang dikemas dalam bentuk layanan mobile dan berbasis cloud, yang mendukung kegiatan operasional dan kolaborasi secara aman dan handal, serta dilengkapi dengan fitur Disaster Recovery.

    Merupakan kerja sama dalam bentuk aliansi partner yang melibatkan IKKAT, Turnkey Lender, InfoConnect, Invision dan Datacomm. Dalam aliansi ini, Datacomm menyediakan Pusat Data yang telah memperoleh sertifikat ISO 27001, ISO 2000, PCI-DSS, Rated-3 dan DCOS-4 TIA-942.

    Solusi yang lengkap dan terintegrasi ini terdiri dari:

    1. Solusi Core Digital Terpadu untuk Lembaga Keuangan Mikro.
    2. Solusi Otomatis Pemberian Kredit Pinjaman Berbasis Cloud untuk Lembaga Keuangan Mikro dengan Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dan Kartu Skor Terpadu.
    3. Sistem Informasi Keuangan dan Pengelolaan Dokumen secara terpadu yaitu DOCUFLO.
    4. Contact Center berbasis internet bagi Lembaga Keuangan Mikro untuk memenuhi regulasi dengan teknologi mutakhir yang Ekonomis dan Anti Ribet.

    Tantangan dari Lembaga Keuangan Mikro untuk berkembang

    Sistem TI merupakan "JANTUNG" dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk bisa beroperasi dengan efisien dan efektif memerlukan dukungan sistem TI yang reliable, scalable, dan secure.

    Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh LKM dalam mengembangkan sistem TI untuk mendukung bisnis mereka, yaitu:

    Di era digital ini, aplikasi TI Perbankan Terpadu banyak digunakan lembaga-lembaga keuangan besar untuk melayani nasabah secara online. Hal ini merupakan tuntutan dari para nasabah yang mengharapkan kemudahan dalam bertransaksi.

    Peraturan BI dan OJK secara tidak langsung menjawab tuntutan dari para nasabah dengan berinvestasi dalam teknologi informasi.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad (10/7/2017) menyebutkan adanya masalah yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR-BPRS) maupun Koperasi Simpan Pinjam/Syariah (KSP-KSPS) baik dari sisi eksternal maupun sisi internalnya.

    Di sisi lain, bagi institusi-institusi keuangan menengah ke bawah, seperti sebagian besar BPR/BPRS dan KSP/KSPS, implementasi TI terpadu ternyata merupakan tantangan. Tantangan yang dimaksud diwakili oleh pertanyaan, apakah investasi TI yang besar tersebut akan memungkinkan perkembangan usaha yang lebih pesat di masa depan, ataukah hanya merupakan pengeluaran biaya sia-sia (atau pemborosan), tanpa menghasilkan pengembalian (return) yang memadai.

    SISI EKSTERNAL SISI INTERNAL
    1. Menghadapi Pesaing Pada Segmen Mikrokecil (LKM, Credit Union, Fintech) 1. Pembengkakan Biaya Dana yang mahal
    2. Membuat Kinerja Semakin Berkurang 2. Berdampak pada suku bunga
    3. Produk dan layanan belum variatif

    Salah satu cara yang bisa ditempuh, agar tetap dapat bersaing di dunia modern ini adalah dengan implementasi Teknologi Informasi secara terpadu. Jadi ada BPR-BPRS dan KSP-KSPS yang sudah menjalankan usulan ini, yaitu mereka yang memiliki omzet ratusan milyar rupiah, dan tidak berkeberatan untuk berinvestasi dan implementasi TI yang memungkinkan adanya berbagai layanan baru, untuk mendukung perkembangan usahanya.

    Di sisi lain, bagi institusi-institusi keuangan menengah ke bawah, seperti sebagian besar BPR-BPRS dan KSP-KSPS, implementasi teknologi informasi terpadu ternyata merupakan tantangan. Tantangan yang dimaksud diwakili oleh pertanyaan, apakah investasi TI yang besar tersebut akan memungkinkan perkembangan usaha yang lebih pesat di masa depan, ataukah hanya merupakan pengeluaran biaya sia-sia (atau pemborosan), tanpa menghasilkan pengembalian (return) yang memadai.

    Jumlah koperasi total 152.282 unit 100%
    Jumlah koperasi konsumen 97.931 unit 64,31%
    Jumlah koperasi produsen 27.871 unit 18,30%
    Jumlah koperasi simpan pinjam 19.509 unit 12,81%
    Jumlah koperasi jasa 3.661 unit 2,40%
    Jumlah koperasi pemasaran 3.310 unit 2,17%
    Sumber RI Punya 150000 Koperasi, kontribusi ke Ekonomi Hanya 4%
    Status Per 5 Juli 2017

    Tabel 1. Jumlah Koperasi di Indonesia

    Jumlah BPR 1.603 unit 100%
    BPR dengan asset < 1 M 8 unit 0,50%
    BPR dengan asset 1 s.d 5 M 105 unit 6,55%
    BPR dengan asset 5 s.d 10 M 171 unit 10,67%
    BPR dengan asset > 10 M 1.319 unit 82,28%
    Jumlah BPRS 168 unit 100%
    Sumber Statistik Perbankan Indonesia Juni 2018 dan Statistik Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018
    Status Per Juni 2018

    Tabel 2. Jumlah BPR dan BPRS di Indonesia

    Jumlah TekFin 62 unit
    Jumlah TekFin Syariah 2 unit
    Sumber Direktori Fintech (P2P Lending) Juni 2018
    Status Per Juni 2018

    Tabel 3. Jumlah TekFin di Indonesia

    Peranan Lembaga Keuangan Mikro untuk mendukung Usaha Menengah Kecil dan Mikro

    Menurut McKinsey Institute, “ Indonesia memiliki lebih dari 59 juta pelaku UMKM yang telah memberikan kontribusi sebesar 56 persen dari total perekonomian negara”. UMKM tersebut memerlukan dukungan layanan keuangan, misalkan permodalan, untuk berkembang. Namun kenyataannya, terdapat kendala di industri perbankan dan kalangan UMKM itu sendiri sehingga dukungan layanan keuangan itu belum dapat sepenuhnya berjalan.

    Sebagai alternatif, hadirlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti BPR, BPRS, KSP,KSPS dan perusahaan TekFin untuk membantu para UMKM ini untuk terus berkembang, misalkan dengan menyalurkan kredit bagi UMKM di pelosok daerah terpencil. Dan kini, LKM telah menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya ikut serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Gambar 1. Adopsi IT oleh SME adalah yang terendah

    (Sumber: Asia Cloud Computing Association, The Market for Cloud Computing 2015)

    Ada beberapa hal yang diharapkan dengan adanya LKM yang disampaikan oleh beberapa petinggi yaitu :

    1. Fernandes Lambert, CSMO PT Ikkat Inovasi Teknologi yang menawarkan layanan perbankan yang tidak dilakukan dengan jaringan kantor melainkan dengan pihak lain
    2. Sudibyo, VP Sales & Marketing Invision.z ingin melengkapi layanan kepada pelanggan dengan biaya terjangkau dan tidak ribet untuk dekat dengan konsumen
    3. Budi Haryanto, Marketing Manager dari Turnkey Lender yang ingin membantu Lembaga Keuangan Mikro untuk merubah CaPex menjadi OpEx sehingga mereka tidak terbebani biaya investasi yang besar dan bisa fokus menjalankan bisnisnya dengan lebih maksimal
    4. Andy Phan, President Director dari PT InfoConnect Solusi Indonesia juga memaparkan bahwa LKM perlu mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya dalam digitalisasi dokumen yang akan memberikan benefit, salah satunya adalah menghindari fraud penggunaan dokumen berkali-kali untuk pengajuan pinjaman

    Faktor-faktor yang harus dipertimbangakan oleh Lembaga Keuangan Mikro untuk Digitalisasi

    Datacomm Cloud Business (DCB) menawarkan solusi core digital terpadu untuk LKMK berbasis komputasi awan, khusus untuk BPR-BPRS dan KSP-KSPS.  Solusi core digital terpadu untuk LKMK ini merupakan jalinan beberapa aplikasi terbaik dari mitra-mitra DCB yang ahli dalam hal solusi TI terkait dengan industri finansial. 

    Aplikasi-aplikasi yang disebutkan di atas sudah terintegrasi dan dapat dipergunakan pada saat awal berlangganan. Untuk mengaksesnya hanya diperlukan login account dan password guna menentukan aplikasi-aplikasi mana yang dapat diakses, sesuai dengan paket berlangganannya.

    Aplikasi micro-finance seperti apa yang akan ditawarkan?

    Aplikasi extended core banking, dilengkapi dengan fasilitas credit scoring (Lending Origination System). Yang juga tersedia aplikasi manajemen dokumen (secured), call center dan tersedia opsi untuk: aplikasi email (dengan domain), backup dan disaster recovery.

    Berapa besar investasi yang harus dikeluarkan?

    Dengan berbasis awan, investasi untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi tersebut sangat minimal, dikarenakan berbasis Opex (Operation Expense), yaitu pembayaran langganan berdasarkan jumlah transaksi per bulan untuk kontrak minimum setahun. Pada tahap awal implementasi, hanya perlu disediakan peralatan akses saja, seperti komputer/laptop atau handphone atau tablet untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut melalui web / internet.

    Di samping itu, para BPR-BPRS dan KSP-KSPS bisa menentukan aplikasi-aplikasi yang ingin berlangganan seperti aplikasi inti (core banking dan credit scoring), dan dapat menambah aplikasi-aplikasi lainnya di kemudian hari dalam paket tersebut.

    Penjelasan produk-produk dari Solusi Core Digital Terpadu

    ICE atau Internet Customer Experience, merupakan aplikasi yang memanfaatkan internet dalam interaksi dengan penafsiran verbal, gambar dan teks, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini sangat sesuai bagi perusahaan enterprise dalam berinteraksi dengan pelanggannya, maupun dengan organisasi internal.

    Aplikasi ICE dimanfaatkan oleh 3 (tiga) fungsi dengan peralatan pendukungnya yaitu:

    • Agen-agen (menggunakan komputer dengan Windows 10)
    • Tim (menggunakan telepon pintar Android)
    • Pelanggan (menggunakan telepon pintar Android)

    Kesemua fungsi di atas membutuhkan koneksi internet.
    Contoh tampilannya adalah sebagai berikut:

    Solusi Otomatisasi Bisnis Pemberian Kredit Anda.
    Solusi Turnkey Lender meliputi:

    1. Otomatisasi: sistem yang mengotomatisasi seluruh proses pemberian pinjaman dari origination hingga reporting.
    2. Credit Scoring: meningkatkan akurasi persetujuan pemberian pinjaman.
    3. Sistem pay-per-active-loan: menawarkan sistem software dengan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan BPR / KSP.
    4. Fitur Unggulan: memiliki berbagai fitur yang dapat mempermudah proses pemberian pinjaman.

    Contoh tampilannya adalah sebagai berikut:

    Simpool, yaitu solusi core digital LKM.
    Simpool memiliki fitur-fitur pendukung sebagai berikut:

    1. Pinjaman digital dan P2P
    2. Keagenan dan Tanpa Cabang
    3. Tabungan Digital
    4. Pembayaran dan PPOB

    Aplikasi Simpool diakses dari smartphone Android, tablet Android dan PC Windows.

    Docuflo eCabinet, merupakan solusi eCabinet terintegrasi untuk pengelolaan informasi pinjaman Anda. Solusi ini mempercepat proses penjualan, mengurangi resiko kepatuhan (compliance), mengurangi biaya operasi dengan otomasi proses rutin dari pengarsipan dan ruang penyimpanan.

    Solusi Docuflo eCabinet menghubungkan 3P (People, Paper, Process), sehingga didapatkan:

    1. Peningkatan efisiensi biaya
    2. Kemampuan kolaborasi
    3. Peningkatan kepatuhan
    4. Peningkatan layanan pelanggan
    5. Bisnis yang berkelanjutan

    Solusi Docuflo menerapkan tingkat keamanan tinggi dengan enkripsi AES 256.
    Solusi Docuflo juga mencatat semua akses yang dilakukan pada dokumen dalam suatu log yang aman dan bisa diaudit.
    Contoh tampilan tingkat keamanan dokumen:

    Additional Material


    Documentation

    Support Materials



    Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016

    Amanat yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun bunyi dari peraturan tersebut adalah "Pasal 2 Ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar. Selain itu, bagi yang memiliki modal inti sedikitnya Rp 50 miliar, menyelenggarakan aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana. Read More

    Market Opportunities and Regulations Microfinance in Indonesia - Devi Erna Rachmawati

    Cooperative is a collection of people to work together for the common welfare. Indonesian cooperative was born on 12 July 1947. The cooperative business in Indonesia is based on Law No. 25 of 1992. Under these laws, cooperative growth become more flexible because cooperative societies are treated as same as other forms of business entities. Cooperatives in Indonesia has a strategic role in driving the economic pulse of the community and national development.The cooperative business model is the manifestation of the constitution, the 1945 Constitution Article 33, paragraph 1, which states that the economy is constructed as a joint venture on a family basis. Download

    Statistik Koperasi Simpan Pinjam Indonesia 2016 – Biro Pusat Statistic

    This paper provides a systematic assessment of market opportunities and regulations microfinance in Indonesia based on social economic, demographic conditions, potential SMEs Industry, market segmentation, market penetration and how new regulations microfinance in Indonesia. Indonesia has potential market for microfinance sector, with a range of commercial banks and over 60,000 MFIs, more than 28,07 million poor people or 11,37% from total population and more than 55,8 million microenterprises representing 98,79% of the total business industry in Indonesia. Download

    Challenges in MicroFinance - Ernst & Young

    We describe the latest trends in the microfinance industry and present how EY, as a key provider of services to microfinance institutions (MFIs) and microfinance investment vehicles (MIVs), has the knowledge and experience in handling the challenges you face. We also describe EY's position in the microfinance industry— sharing the services and support that we can provide. We share your passion for this fascinating industry and are eager to continue to work with you or to start a dialogue with you. To find out more, please call one of our global or regional contacts whose contact information can be found at the end of this brochure. Download

    Branchless Banking and Micro Finance - KPMG

    In this publication we take a look at the new Branchless Banking (Laku Pandai) regulations and the introduction of a Microfinance Law, which are intended as a catalyst for domestic banks to provide basic banking and insurance services to a higher number of low-income Indonesians in remote places. We consider the existing microfinance landscape, size of the opportunity and implications of the new regulations for existing and new players to the Indonesian market. We hope you find this publication helpful as you think about future opportunities and the shifting market dynamics in which we now operate. Download

    Layanan Cloudciti Lainnya